Garis Logo
images

GUBERNUR DAN KEPALA DAERAH SE SULTRA KOMITMEN BERANTAS KORUPSI

Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara dan 17 Kepala Daerah termasuk DPRD tingkat Provinsi, kabupaten dan kota pada 28 Maret 2018 lalu telah menandatangani komitmen bersama ‘program pemberantasan korupsi terintegrasi Provinsi Sulawesi Tenggara’.

Di realese Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau, H. Idrus Taufiq Saidi, S.Kom., M.Si, jika komitmen bersama baru terpublikasi setelah mendapatkan informasi dari Wali Kota Baubau, Dr. Ir. H. Hado Hasina, MT, sebagai bentuk komitmen penyelenggara pemerintahan di daerah akan pemberantasan korupsi. “Data dan bentuk pernyataannya baru kami terima dari pimpinan daerah untuk diketahui masyarakat Kota Baubau dan umumnya di Sulawesi Tenggara,” tandas Idrus Taufiq Jumat siang ini. (20/4).

Komitmen bersama ini disepakati langsung dengan pihak KPK-RI yang ditandatangani salah satu pimpinannya yakni Ibu Basari Panjaitan, dengan persaksian pihak BPK Sultra, Kapolda Sultra, dan Kajati Sultra. “Terdapat 10 point yang terungkap dalam komitmen bersama itu,” imbuhnya.

Kespuluh point yang dimaksudkan adalah (1). Proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi melali implementasi e-planning dan e-budgeting. (2). Implementasi aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mudah dan online antara BPKAD dan OPD. (3). Melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara mandiri berbasis elektronik melalui e-procurement dan LPSE. (4). Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu yang transparan dan mudah berbasih elektronik. (5). Melaksanakan penguatan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dari sisi kelembagaan, anggara dan SDM.

Lima point berikutnya; masing-masing; (6). Memperkuat sistem integritas pemerintahan melalui pembentukan Unit pengendalian gratifikasi dan pelaporan LHKPN. (7). Membangun master plan teknologi informasi dan komunikasi serta penerapan e-goverment. (8). Melaksanakan perbaikan pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) dan penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan berbasis kinerja. (9). Melaksanakan tata kelola dana desa yang bermanfaat bagi masyarakat, efektif dan akuntabel. (10). Melaksanakan rencana aksi dan program pencegahan dan penindakan korupsi yang terintegrasi secara berkelanjutan.

“Jadi komitmen ini tidak hanya ditanda-tangani gubernur dan bupati-walikota, tetapi juga masing-masing pimpinan DPRD. Untuk Kota Baubau sendiri ditandatangani langsung Bapak Wali Kota Hado Hasina dan pimpinan DPRD saat itu, bapak Aris Marwan Saputra, SH. Hal itu mencerminkan koitmen antara pemerintah dan masyarakat di amsing-masing daerah” Imbuh Idrus Taufiq.