Garis Logo
images

KPK Gelar Pembinaan untuk Baubau, Buton dan Busel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melalui Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgan) Wilayah Sulawesi Tenggara menggelar pembinaan untuk tiga daerah, masing-masing Kota Baubau, Kabupaten Buton dan Kabupaten Buton Selatan yang dipusatkan di Aula Palagimata Baubau, Rabu siang hingga jelang magrib, 29 Agustus 2018.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau – H. Idrus Taufiq Saidi, S.Kom., M.Si merilis jika acara ini menghadirkan Wali Kota Baubau yang diwakili Sekda Dr. Roni Muhtar, Bupati Buton Drs. La Bakry, M.Si dan Plt. Bupati Buton Selatan - H. Arusani dan jajaran OPD di tiga kota dan kabupaten.

Sebagai tuan rumah Sekda Kota Baubau Dr. Roni Muhtar, M.Pd dalam sambutannya mengapresiasi positif langkah pembinaan yang dilakukan pihak KPK untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, juga untuk semakin menambah wawasan terhadap beraitan dengan tugas-tugas pengelolaan anggaran negara dan daerah.

Secara teknis Hery Nuruddin selaku Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgan) KPK-RI Wilayah Sulawesi Tenggara secara tegas mengingatkan tiga pokok yang menjadi perhatian pihaknya yakni berkaitan dengan perbaikan sistem, menjaga integritas, dan penguatan budaya antikorupsi.

“Intinya penggunaan anggaran apapun yang dikelola pemerintah tidak boleh ada potongan-potongan tidak jelas, setoran, pungutan liar (pungli) apalagi korupsi. KPK sangat tegas. Saya berharap di Sultra ini tak ada lagi OTT, tetapi kalau ada (hal seperti itu), pasti kami turun dan akan tetap jalan,” tas Hery Nuruddin.

Disebutkan, pihak KPK selalu bekerja senyap (silence), punya mapping. Jika tak ada perubahan tent ada resiko. “intinya jangan jadi pelaku utama, juga turut serta atau setengah-setengah, aktif, pasif atau setengah-setengah sama saja, siap-siap tanggung resiko,” imbuhnya secara tegas.

.Hery Nuruddin pada kesempatan ini meminta OPD di masing-masing daerah peserta yang hadir di sosialisasi ini memaparkan program-programnya dan memastikan progres itu terlapor melalui tools yang disediakan KPK. “untuk capaian 100 persen dari apa yang dilakukan, beri evidens dan beri buktinya ke KPK, agar bisa dimonitor secara realtime, sehingga kelihatan daerah siap atau tidak, sumber daya pengelolahnya diperhatikan atau tidak,” tandasnya.

Hal terpentiing lainnya yang disapaikan pihak KPK berkaitan dengan pelaporan progres tidak sekadar dalam bentuk formilnya saja, tetapi juga materilnya. “Pastikan tidak ada potongan, setoran, gratifikasi, pungli dan sebagainya. KPK juga akan mendorong renumerasi, sehingga tak ada lagi istilah dinas mata air dan dinas air mata,” imbuh Hery.

Acara berlangsung dalam keadaan cair, dan setiap OPD di tiga daerah melaporkan masing-masing progres sebagai berkaitan penggunaan aplikasi, manajamen ASN, sistem pengawasan, pelayanan Kominfo, dan pengelolaan APPI di Inspektorat. Hal yang juga dibahas di daerah ini adalah persoalan asset antara ketiga daerah. 
Peserta sosialisasi begitu serius mengikuti acara ini hingga berakhir jelang Salat Magrib yang juga diliput langsung sejumlah media massa.