Garis Logo
images

PENYERAHAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK SPBE TAHUN 2018

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyelenggarakan Penyerahan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2018, di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (28/03). Hasil evaluasi diserahkan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dengan didampingi Menteri PANRB Syafruddin, dan Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro kepada 18 instansi pusat, daerah, dan Polri. Pada kegiatan tersebut, dilakukan juga sesi sharing knowledge yang diisii oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas serta peluncuran portal spbe.go.id dan elearning.spbe.go.id Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agama Lukman Saifuddin, Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Wakil Ketua Mahkamah Agung Aswanto, dan para kepala daerah.

Dalam sambutannya, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menegaskan pentingnya akselerasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi di seluruh instansi pemerintah. "Penerapan SPBE merupakan keharusan, bukan pilihan. Karena itu jangan ditunda-tunda lagi," ujarnya saat memberikan arahan dalam acara Penyerahan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2018 di Jakarta, Kamis (28/03).

Hasil  evaluasi  SPBE yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tahun 2018 terhadap 616 kementerian, lembaga, Polri, dan pemerintah daerah, sebanyak 82 instansi pemerintah (13,31%) berpredikat baik, sangat baik dan memuaskan. Sedangkan, 534 instansi  pemerintah (86,69%) berpredikat cukup dan kurang. Potret SPBE Nasional itu belum sesuai target yang diharapkan mencapai  kategori predikat baik, dengan indeks 2,6 atau lebih pada tahun 2020.

Menurut Wapres, persoalan yang harus segera diselesaikan oleh instansi pemerintah adalah integrasi SPBE. Sebagai contoh, JK menunjuk Kementerian PUPR. "Kalau mau membangun jalan, bisa langsung terintegrasi dengan Bappenas, serta pemda," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Wapres menyerahkan penghargaan kepada 16 instansi pemerintah yang telah menerapkan SPBE dengan baik. Keenambelas instansi itu terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian PUPR, BAPETEN, LIPI, BPS, BPK, Mabes Polri, Polda Jabar, Pemprov Jateng, DIY, Jabar, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Batang, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Tangerang Selatan. Terdapat dua instansi yang seharusnya mendapatkan penghargaan namun tidak hadir yang, yakni Kota Surabaya dan Kota Semarang.

Sebegai bentuk keseriusan Pemerintah Daerah Kota Baubau menghadiri penyerahan hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di hadiri oleh Wali Kota Baubau (Dr. H. AS. Tamrin, MH), Dr. Roni Muhtar, M.Pd (Sekretaris Daerah Kota Baubau), Drs. La Ode Sarafa DS, M.Si (Asisten Administrasi Umum Setda Kota Baubau), dan mewakili Kepala Dinas Kominfo Kota Baubau Samsuddin selaku Kabid Pengembangan e-Goverment.

Wali Kota Baubau Dr. H. AS. Tamrin, MH, Menyampaikan bahwa hasil pencapaian Kota Baubau kita masih jauh dengan daerah yang mendapat penghargaan terbaik, namun hal tersebut merupakan landasan pacu atau pijakan awal untuk melangkah bersama semua SKPD untuk melakukan pembenahan sehingga pelayanan pemerintahan berbasis elektronik di Kota Baubau kedepannya dapat lebih baik dan  harus mendukung akselerasi SPBE pada tiga domain utama, yaitu kebijakan, tata kelola, dan layanan.

Melalui evaluasi SPBE, pemerintah mendapatkan data baseline pelaksanaan SPBE di Kota Baubau. Data baseline ini akan digunakaan dalam penyusunan kebijakan dan penentuan arah strategis pembangunan SPBE yang efektif, efisien, terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. (sam).